MSM Penuhi 9 Rekomendasi Pemerintah

Manado, Realese – 21 Januari 2011.  DELAPAN dari 9 rekomendasi yang dikeluarkan Tim Terpadu Pemerintah, terkait Kelangsungan Usaha Pertambangan PT MSM dan PT TTN, di Sulawesi Utara, tuntas dilaksanakan.

Menurut Senior Public Relation PT MSM dan PT TTN, Hery Inyo Rumondor, terkait pelaksanaan 9 Rekomendasi Tim Terpadu Pemerintah, yang harus dipenuhi PT MSM dan PT TTN, sudah dilaksanakan.  Kecuali,  poin sembilan butir rekomendasi, yang merupakan domain dari pemerintah.

Menurutnya, kedelapan rekomendasi yang harus dilaksanakan perusahaan penambangan terbesar di Sulut saat ini, yakni, Desain dan Konstruksi TSF, Kajian sosial tentang kondisi masyarakat, klarifikasi dan diverifikasi status tanah, Kajian Pemanfaatan Tailing, Sosialisasi ke stake holders, data rona awal lingkungan kesehatan masyarakat, dan data rona awal kualitas air.

Sedangkan satu poin yang menjadi wewenang pemerintah, adalah, Perlunya dibentuk Tim Independen yang ditunjuk oleh Menteri Pertambangan dimana anggotanya terdiri dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

“Delapan butir rekomendasi hasil kesepakatan rapat tim terpadu pemerintah pada 17 Juli 2009 lalu, yang menjadi kewajiban PT MSM dan PT TTN, telah rampung kami laksanakan, dan laporannya telah kami sampaikan ke pemerintah melalui Tim Terpadu.” Ujar Rumondor.

Untuk rekomendasi ke sembilan, menurut Rumondor, sepenuhnya tergantung pemerintah. Karena sesuai kesepakatan dalam rapat tim terpadu, pemerintahlah yang akan membentuk tim independent. “Tim ini, bertugas memonitor kegiatan lingkungan yang dilakukan PT MSM dan PT TTN. Masak kami yang bentuk? Bukan independent lagi namanya.”

Diuraikan, satu hal yang membanggakan, desain teknis dan konstruksi Dam Tailing milik PT MSM dan TTN, adalah merupakan yang pertama di Indonesia, yang disertifikasi oleh pemerintah.

“Sekitar tiga bulan, pihak kami melakukan rapat secara marathon dengan komisi keamanan bendungan, konsultan asing, dan sejumlah pakar dibidang ini. Sehingga, secara teknis, Dam Tailing PT MSM dan PT TTN, layak disertifikasi dan dibangun.” Tambahnya.

Ditegaskan, dengan dipenuhinya delapan rekomendasi, bukan berarti semua persoalan tuntas, terutama terkait status kepemilikan tanah.

“Seharusnya, disimak secara seksama poin tiga dari rekomendasi Tim Terpadu. Isinya, klarifikasi dan diverifikasi status tanah. Ini bukan berarti, PT MSM dan TTN, langsung keluar dari persoalan kepemilikan tanah. Inti dari poin ini, pihak kami membuat laporan tentang data yang terkait tanah. Berapa yang sudah dibebaskan, berapa yang belum, mana saja sementara dalam proses negosisasi, lokasi mana yang nanti atau tidak dibebaskan, mana saja yang bermasalah hingga ke pengadilan. Ini yang kami laporkan. Karena umumnya dalam dunia pertambangan, sejak dibuka hingga tutup, persoalan tanah dan tenaga kerja, selalu mengemuka,” rincinya.

Hal sama, urai Rumondor, terkait kajian pemanfaatan tailing, sudah dilakukan. “Seperti yang sudah dilaksanakan dan dipraktekkan PT Freeport, ada beberapa alternatif pemanfaatannya, seperti pembuatan brick atau paving block, dan hasil kajian tentang itu, sudah kami laporkan ke Tim Terpadu.” [donna.keles@tokatindung.com]

Kejar Konstruksi, MSM Rencana Produksi Kwartal Pertama 2011

Manado, Realese (21/01/2011). DALAM melaksanakan berbagai kegiatan dalam lingkungan usaha pertambangan, tedapat beberapa tahapan, yang saling memiliki kaitan satu dengan lainnya. Bukan saja secara teknis, namun administrasi perijinanpun, akan sangat bergantung dari tahapan-tahapan kegiatan yang berlangsung.

Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN), dua perusahaan tambang terbesar di Sulut saat ini, Hery Inyo Rumondor.

Menurutnya, tahapan tahapan dalam dunia pertambangan di Indonesia, antaranya, Penyelidikan Umum, Ekxplorasi, Feasibility Study, Konstruksi, Produksi dan Mining Closure atau penutupan tambang.

”Sehingga, untuk memulai kegiatan penambangan, kami harus tuntaskan dahulu konstruksi pabrik. Nah, untuk kegiatan konstruksi, bukan saja baru memulai yang harus diketahui dan mendapatkan ijin pemerintah, namun ketika selesai membangun, juga harus dilaporkan, karena perusahaan akan melanjutkan ketahapan berikutnya. Bagaimana mau produksi, pabriknya saja belum selesai?.Kegiatan yang kami lakukan saat ini, berdasarkan ijin konstruksi dari pemerintah. Ijinnya konstruksi, ya konstruksilah yang kami lakukan, bukan produksi atau lainnya. Ada sanksinya, jika kami melanggar,” ungkap Rumondor.

Menyinggung tingginya aktifitas PT MSM dan PT TTN di areal Toka Tindung akhir akhir ini, dijelaskan, lebih disebabkan perusahaan sedang mengejar pembangun pabrik pengolahan dan Tailing Storage Facility (TSF) atau Dam penampung limbah.

Rumondor membantah pernyataan sebuah LSM yang menyatakan pihaknya melakukan penambangan di Bukit Toka Tindung. ”Itu pernyataan yang menyesatkan. Kami tidak akan pernah melakukan kegiatan penambangan di bukit. Justeru ketika penambangan akan dimulai, konsentrasi kami di Toka Tindung Pit, berada di lembah, diantara beberapa bukit,” ujarnya.

Sedangkan pengerukan tanah pucuk di areal yang nantinya dijadikan lokasi penambangan, merupakan waste material yang digunakan sebagai pembangunan starter dam di TSF. ” Karena ternyata Clay atau tanah liat yang ada dipermukaan lokasi penambangan, sangat bagus dijadikan dasar dam tailing. Setelah kami padatkan, air tidak akan merembes,” papar Rumondor.

Ditambahkan, pihak pihak yang akan mengeluarkan pernyataan, sebaiknya memahami dulu dengan baik dan benar akan kondisi, termasuk perkembangan kegaitan di Toka Tindung. ”Kami siap menjelaskan, agar pihak pihak yang masih kurang paham, mendapatkan penjelasan yang benar, sesuai dengan keadaan di lapangan.”

Rencananya, PT MSM dan PT TTN, akan memulai tahapan produksi, sekitar bulan Maret atau April tahun ini. ”Rencana awal produksi, semula ditargetkan pada akhir tahun lalu. Namun kendala cuaca, dengan tingginya curah hujan, mengakibatkan Pabrik dan terutama Tailing Storage Facility (TSF), out of schedule, sehingga tertunda pada awal tahun ini.

“Kami tidak menutup-nutupi kegiatan yang dilakukan. Percayalah, pada saat kegiatan produksi sudah akan dimulai, pasti akan dilakukan pemberitahuan,” ungkapnya. [donna.keles@tokatindung.com]

MSM Serap 74% Tenaga Kerja Lingkar Tambang.

Manado, Realese (21/01/2011). Warga 8 desa dan 3 kelurahan di lingkar tambang PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) yang terserap sebagai tenaga kerja, mencapai 74%.

Menurut Senior Human Resource Department (HRD) Supervisor, Jenny Wahongan, melalui Juru Bicara kedua perusahaan ini, Hery Inyo Rumondor, data per Desember 2010, prosentase 74% itu, mencapai 370-an orang, berasal dari warga lingkar tambang saja. Jika ditambahkan dengan pekerja yang berdomisili di kota Bitung, Minahasa Utara (diluar lingkar tambang), kota Manado dan sekitarnya, mencapai 500-an tenaga kerja, atau sekitar 91%. Sedangkan sisanya 9%, adalah tenaga kerja yang berasal dari luar Sulut, sudah termasuk expatriate atau tenaga kerja asing.

”Ini baru tenaga kerja yang bekerja di PT MSM dan PT TTN. Untuk tenaga kerja di kontraktor dan sub kontraktor, per Desember tahun lalu, mencapai 2.000-an orang. Ribuan tenaga kerja ini, banyak terserap ke Mcconnel Dowel Indonesia dan Leighton Indonesia, karena frekwensi pekerjaan paling tinggi, berada di kedua perusahaan ini. Satunya mengerjakan pabrik, dan satunya lagi pembangunan Tailing Storage Facility. Kami bersyukur sekaligus bangga, karena ternyata PT MSM & PT TTN diterima positif oleh masyarakat. Indikasinya bisa diukur dari banyaknya minat masyarakat yang ingin menjadi karyawan di perusahaan ini,” urai Rumondor.

Memasuki tahapan produksi pada bulan Maret atau April tahun 2011 ini, menurutnya, PT MSM dan PT TTN, termasuk sejumlah kontraktor utama, akan semakin menyerap tenaga kerja.

Dijelaskan, pada saat pihaknya membutuhkan tenaga kerja, selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan di lingkar tambang, termasuk melakukan pengumuman melalui iklan di media cetak.

”Hanya saja, dalam proses perekrutan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi calon pekerja, termasuk keahlian dan kesehatan. Untuk tenaga-tenaga non skill, kami selalu mengutamakan warga lingkar tambang,” terangnya.

Disadari, PT MSM dan PT TTN, tidak akan mampu menampung semua keinginan warga untuk bekerja, karena kapasitas posisi, sangat terbatas. Sehingga, perusahaan melalui Community Development Department, melakukan berbagai terobosan, dengan membuka lapangan pekerjaan di kampung-kampung.

Salah satu yang sudah jalan, adalah kelompok penjahit Ibu-ibu di beberapa desa. Perusahaan memberikan modal pinjaman lunak, diberikan penyuluhan, dan order pembuatan kantong-kantong sample, yang dibeli oleh department Geology PT MSM.

Selain itu, terdapat kelompok petani Cabe yang sudah panen, dan baru akan memulai proses penanaman lagi. Demikianpun dengan kelompok nelayan, peternak, dan petani kelapa, semuanya bergerak serentak.

Dijelaskan, khusus pengolahan kelapa, perusahaan memercayakan kepada pengurus rumah ibadah dan pemerintah yang ada di desa desa lingkar tambang, diperuntukan bagi pembangunan Gereja, masjid, maupun kegiatan desa.

”Sudah menjadi komitmen kami, untuk melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian dari kewajiban perusahaan, dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka. Jauh hari sebelum ini, kami telah lakukan berbagai program Communty Development, sejak tahun 2006 lalu. Antaranya pembangunan jalan Maen-Winuri, sepanjang 1,3 kilometer, dengan anggaran senilai 2,1 milyar.” ungkap Rumondor lagi. [donna.keles@tokatindung.com]